Besarnya struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Jumlah kementerian dan pejabat yang cukup besar memunculkan perdebatan mengenai potensi gemuknya birokrasi, efektivitas koordinasi, hingga penggunaan anggaran negara.
Perdebatan tersebut tentu sah dalam ruang demokrasi. Namun, ukuran sebuah kabinet tidak seharusnya hanya dilihat dari banyaknya kementerian atau jumlah pejabat yang berada di dalamnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah struktur tersebut mampu menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa dan memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Dari Sabang hingga Merauke, pemerintah harus mengelola wilayah kepulauan dengan kondisi geografis, tingkat pembangunan, kebutuhan ekonomi, serta persoalan sosial yang berbeda-beda.
Kompleksitas tersebut membutuhkan pembagian kerja yang jelas. Pemerintah tidak hanya berurusan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pangan, energi, pertahanan, infrastruktur, investasi, transformasi digital, pembangunan desa, hingga pemerataan kesejahteraan.
Bukan Besar atau Kecil, tetapi Efektif
Karena itu, perdebatan mengenai kabinet ideal sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah jumlah kementerian terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ukuran yang lebih relevan adalah efektivitas.
Kabinet yang besar tetap dapat bekerja efektif apabila setiap kementerian memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, koordinasi berjalan baik, serta tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sebaliknya, struktur yang lebih kecil pun dapat menghadapi persoalan apabila pembagian kewenangan tidak jelas dan koordinasi antarlembaga berjalan buruk.
Di sinilah tantangan pemerintahan Prabowo berada. Semakin besar struktur pemerintahan, semakin penting pula memastikan koordinasi antarkementerian berjalan efektif. Setiap tambahan struktur harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan kebijakan, bukan sekadar penambahan posisi.
Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar berapa banyak orang yang berada di dalam kabinet, melainkan seberapa jelas pekerjaan yang harus mereka selesaikan.
Merangkul Berbagai Kelompok
Pembentukan pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun stabilitas politik dan mengonsolidasikan berbagai kekuatan sosial. Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan menekankan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan seorang diri.
Pendekatan tersebut tercermin dalam upaya merangkul berbagai kelompok dan latar belakang ke dalam pemerintahan. Pengamat politik Adi Prayitno bahkan menyebut pendekatan tersebut sebagai “mazhab merangkul semua kalangan”, sebagaimana dikutip Kompas.com.
Dalam konteks politik pemerintahan, keterlibatan berbagai kelompok dapat menjadi sarana membangun komunikasi dan memperluas dukungan terhadap agenda pembangunan. Namun, representasi politik tetap perlu berjalan beriringan dengan tuntutan profesionalisme dan kinerja.
Masyarakat pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kabinet yang representatif, tetapi juga pemerintahan yang mampu bekerja.
Kinerja Menjadi Ukuran Utama
Karena itu, kritik terhadap ukuran kabinet sebaiknya tidak berhenti pada persoalan jumlah. Pemerintah perlu membuktikan bahwa struktur yang dibangun memang menghasilkan koordinasi yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat, dan pelaksanaan program yang lebih efektif.
Transparansi anggaran juga menjadi bagian penting. Semakin besar struktur pemerintahan, semakin besar pula tuntutan publik untuk melihat manfaat konkret dari setiap institusi dan pejabat yang berada di dalamnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kabinet bukan ditentukan oleh banyak atau sedikitnya kursi yang tersedia. Ukurannya adalah apakah pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat.
Indonesia adalah negara besar dengan persoalan yang kompleks. Karena itu, struktur pemerintahan memang membutuhkan pembagian kerja yang memadai. Namun, semakin besar struktur tersebut, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan setiap bagian bekerja secara efektif, terukur, dan tidak saling tumpang tindih.
Dengan demikian, perdebatan mengenai “kabinet besar” seharusnya diarahkan pada pertanyaan yang lebih substantif: apakah struktur tersebut mampu membuat negara bekerja lebih baik? Jawabannya pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja, bukan sekadar jumlah.
