DUA TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN: MEMPERKUAT FONDASI EKONOMI, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda pembangunan nasional semakin diarahkan pada penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan penguatan kemandirian nasional. Melalui Asta Cita, pemerintah menerjemahkan visi tersebut ke dalam berbagai program yang menyentuh sektor strategis, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Hingga Agustus 2026, pemerintah mencatat telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Jumlah tersebut menggambarkan luasnya agenda yang sedang dijalankan. Namun, ukuran keberhasilan tentu tidak berhenti pada banyaknya kebijakan, melainkan perlu dilihat dari konsistensi pelaksanaan, efektivitas anggaran, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Ekonomi Tetap Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global

Ketahanan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sementara pertumbuhan kumulatif semester I mencapai 5,45 persen.

Kinerja tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi global. Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan yang kuat secara triwulanan. Konsumsi pemerintah juga turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi.

Meski menjadi indikator positif, pertumbuhan ekonomi tetap perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas, penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya terlihat pada angka makroekonomi, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di berbagai lapisan.

Gizi dan Kesehatan Menjadi Investasi Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui penguatan gizi, kesehatan, dan akses pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, terus diperluas sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas gizi masyarakat. Hingga 31 Agustus 2026, program tersebut tercatat telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.

Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis juga terus diperluas. Pemerintah melaporkan cakupan program telah mencapai 99,1 juta penduduk hingga September 2026.

Kedua program tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses terhadap layanan dasar. Namun, keberhasilan jangka panjangnya tetap bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas layanan, pengawasan, dan kemampuan pemerintah melakukan evaluasi secara berkala. Program berskala besar membutuhkan tata kelola yang kuat agar manfaatnya tidak hanya luas secara jumlah, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendidikan sebagai Fondasi Daya Saing

Di sektor pendidikan, pemerintah melanjutkan revitalisasi sekolah dan madrasah, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar, memperbaiki fasilitas pendidikan, dan meningkatkan kompetensi generasi muda.

Agenda tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan manusia dalam Asta Cita yang menempatkan pendidikan, sains, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.

Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang direvitalisasi atau perangkat pembelajaran yang disediakan. Kualitas guru, mutu pembelajaran, pemerataan akses, serta kemampuan lulusan beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi juga menjadi ukuran penting.

Dalam jangka panjang, pendidikan yang berkualitas merupakan investasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.

Ekonomi Desa dan Koperasi Diperkuat

Penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo–Gibran. Pemerintah mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan rantai pasok pangan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.

Dalam keterangan pemerintah pada Juli 2026, lebih dari seribu Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi, dengan target mencapai 30 ribu koperasi pada akhir 2026.

Target tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat desa terhadap distribusi barang, layanan ekonomi, pembiayaan, dan kegiatan usaha. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi tidak sekadar terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar memiliki kegiatan usaha yang sehat, tata kelola yang transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menjaga Fiskal, Investasi, dan Lapangan Kerja

Di bidang fiskal, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas dan keberlanjutan keuangan negara. APBN diarahkan untuk menopang pelayanan dasar, pembangunan sumber daya manusia, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga berupaya memperkuat peran investasi dan Danantara dalam mendorong hilirisasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Di sektor ketenagakerjaan, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang pada Mei 2026, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,65 persen. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pasar kerja, tetapi tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan satu kebijakan tertentu.

Tantangan pemerintah selanjutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi menghasilkan semakin banyak pekerjaan produktif, meningkatkan kualitas pendapatan pekerja, serta memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah.

Dua Tahun Pemerintahan: Fondasi Sudah Dibangun, Tantangan Masih Besar

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sejumlah indikator menunjukkan adanya perkembangan yang patut dicermati. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen, program gizi dan kesehatan terus diperluas, pembangunan pendidikan menjadi prioritas, sementara ekonomi desa dan hilirisasi terus didorong sebagai bagian dari strategi meningkatkan kemandirian nasional.

Namun, capaian tersebut tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Besarnya target dan banyaknya program bukan ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut berjalan efektif, anggarannya digunakan secara tepat, manfaatnya tersebar secara merata, dan persoalan yang muncul dapat segera diperbaiki.

Dua tahun pertama dapat dipandang sebagai fase membangun fondasi. Tahap berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut menghasilkan dampak yang lebih nyata: pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pekerjaan yang lebih produktif, pendidikan dan kesehatan yang semakin mudah diakses, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan evaluasi berbasis data, pengawasan publik yang kuat, dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan, berbagai program yang telah dimulai dapat menjadi modal untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan akan ditentukan bukan hanya oleh seberapa banyak kebijakan yang diluncurkan, tetapi oleh seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat.