Jangan Gegabah Mendorong Pemakzulan Wapres Gibran

Surat yang memuat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi perhatian publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan pencalonannya kembali dibicarakan. Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama anggota Fraksi NasDem DPR RI Tonny Tesar sebagai salah satu pihak yang disebut sebagai pengusul.

Namun, Partai NasDem membantah adanya usulan pemakzulan yang berasal dari kadernya. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni bahkan menyebut surat tersebut sebagai hoaks.

“Hoaks, hoaks. Ngga ada-nggak ada itu,” ujar Sahroni, seperti dikutip Kompas.com, 8 Oktober 2026.

Sahroni juga menyatakan belum ada arahan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai sikap partai terhadap putusan MK, termasuk terkait wacana penggunaan hak angket DPR.

Terlepas dari persoalan mengenai keaslian surat tersebut, munculnya wacana pemakzulan Wakil Presiden tetap perlu disikapi secara hati-hati. Pemakzulan bukan sekadar persoalan dukungan atau penolakan politik, melainkan merupakan mekanisme konstitusional yang memiliki syarat dan tahapan tertentu.

Karena itu, setiap upaya untuk mendorong pemakzulan harus terlebih dahulu didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ditempuh melalui prosedur yang telah ditetapkan konstitusi. Perbedaan pandangan terhadap putusan MK tidak dengan sendirinya dapat dijadikan alasan untuk mengganti Presiden atau Wakil Presiden di luar mekanisme yang berlaku.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki mekanisme khusus yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Mekanisme tersebut dirancang agar pemberhentian pejabat hasil pemilihan umum tidak menjadi sekadar instrumen pertarungan politik.

Hal ini penting karena stabilitas pemerintahan merupakan salah satu prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan. Ketidakpastian politik yang berlarut-larut dapat memengaruhi kepercayaan publik, dunia usaha, maupun investor terhadap kepastian kebijakan dan hukum di Indonesia.

Namun, menjaga stabilitas bukan berarti menutup ruang kritik. DPR tetap memiliki fungsi pengawasan dan masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan maupun keputusan lembaga negara. Perdebatan mengenai putusan MK juga merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi selama disampaikan berdasarkan argumentasi dan fakta yang dapat diuji.

Yang perlu dihindari adalah menjadikan isu pemakzulan sebagai respons spontan terhadap perbedaan politik. Instrumen konstitusional seharusnya digunakan secara bertanggung jawab, berdasarkan bukti dan alasan hukum yang jelas, bukan semata-mata karena tekanan politik atau dinamika media sosial.

Polemik surat yang beredar juga menunjukkan pentingnya verifikasi sebelum sebuah informasi politik dipercaya dan disebarluaskan. Pernyataan partai bahwa dokumen tersebut tidak berasal dari kadernya perlu menjadi bagian dari konteks yang diperhatikan publik sebelum menarik kesimpulan mengenai sikap politik NasDem.

Pada akhirnya, perbedaan pandangan terhadap pemerintah maupun putusan MK merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Kritik harus tetap diberikan ruang, tetapi setiap langkah politik yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan pemerintahan perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi.

Pemakzulan bukanlah tujuan politik, melainkan mekanisme luar biasa yang hanya dapat digunakan apabila terdapat dasar konstitusional yang terpenuhi. Karena itu, sebelum mendorong langkah sebesar itu, publik dan para elite politik perlu memastikan terlebih dahulu fakta, dasar hukum, serta prosedurnya.

Demokrasi yang sehat bukan hanya ditandai oleh keberanian mengkritik, tetapi juga oleh kedewasaan dalam menggunakan kewenangan konstitusional. Stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat luas tidak seharusnya dikorbankan hanya karena dinamika politik jangka pendek.