JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembenahan di Kementerian Keuangan, termasuk meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan dan dugaan praktik mafia kepabeanan.
Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalaman tersebut menjadi modal penting karena Suahasil telah memahami kebijakan fiskal, sistem internal kementerian, sekaligus pola koordinasi antarlembaga.
Pembenahan Bea Cukai Harus Berbasis Sistem
Tantangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak cukup dijawab melalui inspeksi mendadak, pernyataan keras, ataupun ancaman pencopotan pejabat. Pemberantasan praktik penyelundupan dan dugaan jaringan mafia membutuhkan pembenahan yang sistematis dan berkelanjutan.
Pengawasan berbasis data, pemeriksaan internal, penelusuran aliran dana, rotasi pada posisi yang memiliki risiko tinggi, serta penguatan koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, KPK, dan PPATK perlu menjadi bagian dari strategi tersebut.
Pendekatan berbasis sistem juga penting agar pemberantasan pelanggaran tidak berhenti pada kasus per kasus. Jika ditemukan penyimpangan, prosesnya harus dilanjutkan hingga diketahui modus, jaringan, aliran keuntungan, serta pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Komunikasi Publik Perlu Lebih Terukur
Pergantian menteri juga membuka ruang untuk memperkuat komunikasi publik Kementerian Keuangan. Pada era Purbaya, sejumlah pernyataan yang lugas dan kontroversial menarik perhatian luas. Namun, komunikasi yang terlalu bertumpu pada pernyataan keras berisiko dipersepsikan sebagai sensasi apabila tidak disertai data dan hasil penanganan yang dapat diverifikasi.
Publik membutuhkan informasi yang lebih substantif: modus pelanggaran, nilai barang yang diamankan, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah, perkembangan pemeriksaan, hingga sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah bukan sekadar upaya menghasilkan pernyataan yang menjadi perhatian publik, tetapi bagian dari pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat.
Arah tersebut sejalan dengan harapan agar Suahasil dapat menjaga kredibilitas APBN sekaligus membangun komunikasi Kementerian Keuangan yang konsisten, transparan, dan dapat dipercaya.
Pasar Menyambut Positif
Pengangkatan Suahasil juga mendapat perhatian dari kalangan pengamat ekonomi dan pasar keuangan.
Richard Borsuk, adjunct senior fellow di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, menilai pergantian Menteri Keuangan berpotensi mendapat respons positif dari pasar. Menurutnya, Suahasil telah dikenal oleh lembaga-lembaga pemeringkat.
“Pergantian Menteri Keuangan merupakan langkah yang baik. Pasar kemungkinan akan menyambutnya secara positif dan lembaga pemeringkat juga telah mengenal serta menyukai Nazara,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Angus Mackintosh, spesialis ASEAN dari Aletheia Capital. Ia menilai pergantian tersebut berpotensi menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan meningkatkan ketenangan di pasar obligasi maupun saham.
“Pengangkatan ini seharusnya menciptakan kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan dapat diprediksi, sekaligus memberikan ketenangan kepada pasar obligasi dan saham,” tuturnya.
Sementara itu, ekonom Bank Danamon Irman Faiz menyoroti salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dihadapi Suahasil, terutama terkait kebijakan pengelolaan dana cadangan pemerintah.
“Suahasil harus menentukan langkah terhadap kebijakan tidak konvensional Purbaya dalam mengelola dana cadangan pemerintah yang ditempatkan di bank-bank komersial milik negara, bukan di bank sentral,” tegasnya.
Ujian Suahasil Ada pada Hasil
Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan Suahasil membawa harapan terhadap stabilitas kebijakan ekonomi sekaligus menghadirkan sejumlah pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Pengalaman panjang di Kementerian Keuangan perlu diterjemahkan menjadi keputusan yang konsisten, terukur, dan mampu memperkuat kepercayaan publik. Tantangannya bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan institusi di bawah Kementerian Keuangan bekerja dengan standar pengawasan yang kuat.
Pada akhirnya, keberhasilan Menteri Keuangan baru tidak semestinya diukur dari seberapa sering pernyataannya menjadi pemberitaan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa efektif kebocoran penerimaan negara dapat dicegah, praktik penyelundupan dibongkar, penyalahgunaan kewenangan ditindak berdasarkan bukti, dan hasil penanganannya disampaikan secara transparan.
Jika arah tersebut dapat diwujudkan, pergantian dari Purbaya kepada Suahasil bukan sekadar pergantian figur di kursi Menteri Keuangan. Transisi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja institusional Kementerian Keuangan—dari komunikasi yang berorientasi pada perhatian publik menuju tata kelola yang lebih substantif, transparan, dan akuntabel bagi kepentingan negara.
